Batamramah.com, Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengatakan rasio elektrifikasi atau jumlah rumah tangga yang telah dialiri listrik di daerah itu terus meningkat sejak tahun 2020 hingga 2024.
Ansar menyampaikan rasio elektrifikasi mulai 93,72 persen pada tahun 2020, lalu meningkat jadi 94,50 persen tahun 2021, kemudian 96,32 persen tahun 2022, berikutnya 97,99 tahun 2023, dan 98,18 persen tahun 2024.
"Hingga awal 2025, rasio elektrifikasi di Kepri di angka 98,18 persen, artinya hanya tersisa sekitar 1,81 persen lagi rumah tangga di provinsi ini yang belum dialiri listrik," kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Jumat.
Ansar menyampaikan pada tahun ini sebanyak 155 pulau di Kepri telah dialiri listrik PLN, 31 pulau berlistrik dari bantuan pemerintah (non PLN).
Program percepatan pemerataan listrik melalui Program Kepri Terang itu telah memangkas jumlah pulau berpenghuni yang belum dialiri listrik.
Tahun 2025, tersisa 38 pulau berpenghuni dari sebanyak 118 pulau berpenghuni belum dialiri listrik pada tahun 2020.
“Terdapat satu desa yang belum dialiri listrik, yakni Desa Lalang (Kabupaten Lingga) yang merupakan hasil pemekaran wilayah,” ujar Ansar.
Ia menyebutkan bahwa tahun ini tak ada lagi sistem isolated PLN, yakni sistem pembangkit listrik yang berdiri sendiri atau tidak terhubung dengan jaringan listrik utama PLN yang beroperasi tujum jam.
Saat ini di Kepri terdapat 110 sistem isolated PLN. Sebanyak 41 sistem di antaranya beroperasi selama 24 jam, dan 69 sistem beroperasi 14 jam.
“Saat ini tinggal tiga ibu kota kecamatan yang listriknya beroperasi selama 14 jam. Jumlah itu jauh menurun dibanding tahun 2020 yang berjumlah 11 ibukota kecamatan,” kata Ansar.
Selain itu, Ansar menambahkan selama empat tahun Program Kepri Terang berjalan (2021-2024), sebanyak 21 pulau telah dibangun genset atau solar home sistem/SHS, dan sebanyak 59 desa/pulau telah dibangun jaringan listrik.
Melalui Program Kepri Terang pula telah dilaksanakan sebanyak 12.764 bantuan pasang baru listrik (BPBL). Baik melalui anggaran APBD, APBN, CSR, atau berupa SHS.
Tahun 2021, total rumah tangga mendapat bantuan pasang baru listrik berjumlah 4524 rumah tangga, sebanyak 1739 rumah tangga di tahun 2022, 2895 rumah tangga di tahun 2023, dan 3.606 rumah tangga di tahun 2024.
“Pembangunan sarana tenaga listrik di pulau berpenghuni (berjumlah 38 pulau) menjadi prioritas,” ucap Ansar.
Adapun prioritas lainnya adalah meningkatkan jam nyala di 69 sistem isolated PLN menjadi 24 jam. Khususnya adalah di tiga ibu kecamatan yang masih beroperasi selama 14 jam.
Sumber: Antaranews.com
