Batamramah.com, Batam - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota
Batam, Kepulauan Riau (Kepri) sedang mempertimbangkan tiga calon lokasi untuk
rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga
tidak mampu.
Kepala Disdik Batam Tri Wahyu Rubianto mengatakan bahwa
lahan yang dimatangkan harus memiliki luas minimal lima hektar agar bisa
mengakomodasi konsep asrama.
“Tiga lokasi yang kami sedang melihat ada di Nongsa,
Setokok, dan Tanjung Banun. Namun ketiganya masih dalam tahap kajian dan belum
dipastikan akan dibangun tahun ini,” katanya di Batam, Senin.
Konsep Sekolah Rakyat ini tidak hanya menyediakan pendidikan
formal, tetapi juga mencakup asrama, pengasuhan, hingga pemenuhan kebutuhan
gizi.
“Pola Sekolah Rakyat adalah boarding school, di
mana biaya pendidikan ditanggung pemerintah, siswa diberi tempat tinggal yang
layak, gizi cukup, dan pengasuhan oleh tim khusus,” katanya.
Dari segi lahan, lokasi pertama yang dipertimbangkan adalah
di kawasan Nongsa. Lokasi kedua berada di Setokok, namun masih perlu
disesuaikan dengan delineasi pengembangan kawasan Eco City. Sementara
alternatif ketiga yakni di Tanjung Banun, yang diarahkan untuk melayani
anak-anak terdampak pembangunan Rempang Eco City.
“Yang di Tanjung Banun saat ini masih disiapkan untuk
sekolah reguler, belum boarding. Jika ingin dipersatukan dengan
konsep Sekolah Rakyat tentu memerlukan persiapan khusus,” katanya menjelaskan.
Tri menambahkan, untuk mendukung operasional sekolah ini,
tenaga pendidik akan diarahkan dari lulusan program Guru Penggerak.
“Kami masih mengalami kekurangan tenaga pendidik, bahkan
untuk sekolah reguler. Apalagi rekrutmen baru masih terkena moratorium sesuai
UU No. 20 Tahun 2023. Jadi untuk Sekolah Rakyat ini semua harus dikaji dengan
bijak,” ujarnya.
Sekolah Rakyat nantinya direncanakan untuk jenjang SD, SMP,
hingga SMA dan SMK.
“Dalam segi lahan, SD kan hanya membutuhkan sekitar 2.000
sampai 3.000 meter persegi dan SMP membutuhkan sekitar 6.000. SMA membutuhkan
sekitar 10.000. Namun untuk jenjang SMK dibutuhkan lahan yang lebih luas,
minimal 2 sampai 3 hektare,” kata dia.
Tri menegaskan, realisasi pembangunan sekolah ini juga
menunggu kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Kepri, karena program Sekolah
Rakyat ini merupakan bagian dari usulan yang sedang dibahas bersama.
“Kami tidak ingin tergesa-gesa. Fokus utama kami sekarang
tetap memastikan setiap anak di Batam bisa mendapatkan pendidikan,” tutupnya.
Sumber: Antaranews.com
