Batamramah.com, Batam - DPR RI Komisi XII mendorong agar
kebutuhan gas di Batam dapat dipenuhi dari Blok Natuna Barat (West Natuna
Transportation System/WNTS), agar pasokan yang sudah diproduksi pada blok
tersebut dapat disalurkan ke dalam negeri.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi XII DPR Bambang
Patijaya dalam kunjungan kerja spesifik di Batam, dan bertemu dengan sejumlah
pemangku kepentingan di sektor energi untuk membahas penyediaan gas bagi
wilayah Kepri.
"Kami sudah mendengarkan laporan dari Medco, Harbour,
dan Star Energy yang mengelola produksi di WNTS. Total produksi gas dari ketiga
perusahaan ini mencapai 190 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD).
Mereka memiliki kontrak dengan mitra di Singapura, sementara Singapura hanya
menyerap sekitar 150-160 MMSCFD. Artinya, ada potensi gas yang bisa
dialokasikan untuk kebutuhan Batam," ujarnya, di Batam, Jumat.
DPR RI Komisi XII dengan lingkup tugas di bidang energi dan
sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi ini, juga akan mendorong
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu dan Minyak dan Gas Bumi (SKK
Migas) untuk melakukan negosiasi pertukaran pasokan gas.
Tujuannya agar gas yang dikirim ke Singapura bisa dikurangi
dari sumber di PT Gresik Migas, sementara pasokan dari WNTS dapat dimaksimalkan
untuk memenuhi kebutuhan domestik, termasuk Batam.
"Negosiasi ini penting dilakukan dalam waktu dekat.
Kami melihat Singapura juga sudah mulai mengurangi ketergantungan terhadap gas
impor dan membangun receiving terminal Liquefied Natural Gas (LNG)
yang diproyeksikan rampung pada 2028," kata dia lagi.
Bambang menambahkan bahwa harga gas untuk Singapura saat ini
lebih mahal dibandingkan dengan LNG, sehingga ke depan kemungkinan negara
tersebut akan mengurangi pembelian gas dari Indonesia.
"Jika pada 2028 Singapura tidak lagi membeli, maka
harus ada opsi lain. Pemerintah perlu memastikan bahwa pasokan gas dapat
dialokasikan ke dalam negeri," katanya pula.
Salah satu kendala utama dalam pemenuhan gas untuk Batam
adalah tidak adanya pipa penghubung dari Pulau Pemping ke Batam. Pipa sepanjang
5 km ini sebenarnya sudah mendapatkan penugasan sejak 2018, tetapi hingga kini
belum terealisasi.
"Kami juga mendorong percepatan pembangunan pipa
Pemping-Batam sebagai solusi jangka panjang. Tanpa pipa ini, pasokan gas dari
WNTS ke Batam tidak bisa berjalan," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kebutuhan gas untuk dalam negeri harus
diutamakan, dan seharusnya pasokan gas untuk Kepri sudah terpenuhi terlebih
dahulu sebelum dikirim ke luar negeri.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menyambut baik
upaya Komisi XII dalam mendorong optimalisasi pasokan gas untuk Batam dan Kepri
secara keseluruhan.
"Kami dari pemerintah provinsi sangat mendukung langkah
DPR RI Komisi XII. Ini sejalan dengan harapan kami agar Kepri bisa lebih
mandiri dalam pemenuhan energi," katanya pula.
Sumber: Antaranews.com
