Batamramah.com, Jakarta - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
menyebutkan proyek pembangunan kilang minyak berkapasitas 500.000 barel yang
dibangun berdekatan dengan Singapura di wilayah Sumatera bakal dibiayai
sebagian oleh Danantara.
Dia berharap ada investor lainnya, termasuk Pertamina, ikut
serta berinvestasi dalam pembangunan kilang minyak tersebut.
“Sebagian (didanai) Danantara, sebagian kami lagi mencari.
Kalau memang Pertamina bisa ikut, itu jauh lebih baik,” kata Menteri ESDM
menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan,
Jakarta, Jumat (7/3).
Walaupun demikian, Bahlil belum dapat menyebutkan berapa
porsi pembiayaannya nanti manakala telah mendapatkan investasi selain
Danantara.
“Belum sampai ke situ ya,” sambung Bahlil.
Di lokasi terpisah, Bahlil menyebut daerah Sumatera menjadi
lokasi pembangunan kilang minyak berkapasitas 500.000 barel itu karena
pertimbangan bisnis.
“Ya, itu adalah pertimbangan bisnis ya,” kata Bahlil kepada
wartawan saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.
Pembangunan kilang itu merupakan bagian dari 21 proyek
hilirisasi tahap pertama yang bakal menerima kucuran dana investasi sebesar 40
miliar dolar AS. Proyek-proyek itu juga bagian dari target hilirisasi senilai
618 miliar dolar AS pada 2025.
Di samping pembangunan kilang, beberapa proyek utama lainnya
juga mencakup pembangunan fasilitas penyimpanan minyak di Pulau Nipah,
Kepulauan Riau, untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Kemudian, ada pula proyek hilirisasi Dimethyl Ether (DME)
baku batu bara sebagai substitusi impor LPG.
Selain sektor energi, Bahlil melanjutkan hilirisasi juga
menyasar komoditas lain seperti tembaga, nikel, bauksit alumina, kemudian
sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.
Bahlil menegaskan pendanaan proyek-proyek itu tidak
sepenuhnya bergantung pada investasi asing, misalnya untuk hilirisasi Dimethyl
Ether (DME).
Dia menegaskan pemerintah terus meningkatkan jumlah proyek
hilirisasi dalam tahapan berikutnya untuk mencapai target 26 sektor komoditas
yang menjadi prioritas hilirisasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sumber: Antaranews.com