Batamramah.com, Jakarta - Untuk memperkuat kedaulatan
digital serta mendukung percepatan transformasi digital di berbagai sektor di
Indonesia, pemerintah menginisiasi pembangunan Pusat Data Nasional (PDN). PDN
di Cikarang, Jawa Barat, itu akan menjadi pusat data pertama yang dimiliki oleh
pemerintah.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid
menyampaikan bahwa PDN tersebut ditargetkan sudah bisa beroperasi pada akhir
Maret 2025.
Meutya mengemukakan, Indonesia akan memiliki sistem pusat
data yang lebih baik dari sebelumnya setelah pembangunan pusat data itu
rampung.
Dengan hadirnya pusat data tersebut, data-data lintas
kementerian dan lembaga pemerintah yang saat ini masih terpisah-pisah akan bisa
diintegrasikan.
Kehadiran pusat data nasional diharapkan dapat meningkatkan
efisiensi pengelolaan data pemerintahan dan penyelenggaraan layanan digital
bagi masyarakat.
Saat operasional pusat data pemerintah pertama menemui titik
terang, hampir satu tahun lalu, tepatnya pada 20 Juni 2024, Pusat Data Nasional
Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, Jawa Timur mendapat serangan siber berupa ransomware bernama
Braincipher.
Gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara itu berdampak
pada beberapa layanan publik. Salah satu layanan yang terdampak adalah
keimigrasian.
Pada saat itu, krisis ini mampu ditanggulangi melalui kerja
sama lintas lembaga antar Kementerian Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara
(BSSN), Cyber Crime POLRI, dan Telkom Sigma.
Pemerintah menerapkan langkah penanganan serangan siber
dengan melakukan isolasi data serta mendorong migrasi data terus dilakukan oleh
pengelola layanan yang terdampak.
Berangkat dari peristiwa itu, pemerintah berupaya untuk
memastikan keamanan PDN Cikarang yang akan segera beroperasi.
Kementerian Komdigi melakukan penilaian akhir untuk
memastikan keandalan sistem keamanan siber PDN Cikarang untuk memastikan
gangguan yang terjadi pada PDN Sementara tahun lalu tidak terulang.
Asesmen juga mencakup aspek-aspek operasional PDN, yang akan
mendukung pelaksanaan digitalisasi pekerjaan-pekerjaan pelayanan publik. Dengan
begitu, PDN di Cikarang akan diresmikan setelah semua penilaian selesai.
Penguatan infrastruktur
Apabila telah beroperasi, Indonesia baru memiliki satu PDN.
Pemerintah awalnya berencana membangun PDN di Batam yang
dilakukan melalui kerja sama dengan Korea Selatan. Namun, proyek tersebut
dihentikan karena tidak ada kemajuan berarti dalam kerja sama dengan Korea
Selatan selama dua tahun terakhir.
Sementara itu, proyek PDN lainnya di Ibu Kota Nusantara
(IKN) dan Labuan Bajo bahkan belum memasuki tahap lelang.
Pakar keamanan siber sekaligus Ketua Lembaga Riset Keamanan
Siber CISSReC Dr Pratama Persadha menyebutkan pembatalan proyek PDN di Batam
memiliki dampak signifikan terhadap keamanan data nasional.
Dari perspektif keamanan siber, Pratama menilai pembatalan
pembangunan PDN di Batam dan hanya mengandalkan PDN Cikarang dapat menimbulkan
sejumlah risiko strategis yang berpotensi melemahkan ketahanan infrastruktur
data nasional.
Sedangkan dari sisi pengelolaan data pemerintahan dan
layanan publik digital, dengan hanya satu PDN utama yang beroperasi, Indonesia
menghadapi risiko single point of failure, di mana gangguan atau
serangan terhadap PDN Cikarang dapat melumpuhkan sistem layanan publik yang
bergantung padanya.
Jika terjadi serangan ransomware, serangan DDoS, pemadaman
listrik, atau bahkan bencana alam, maka sistem layanan publik yang bergantung
pada PDN ini berisiko terjadi kegagalan total.
"Dengan hanya satu PDN utama yang aktif, aktor ancaman
seperti kelompok peretas, baik dari dalam maupun luar negeri, dapat lebih mudah
menyusun strategi serangan yang berfokus pada satu target kritis yang
memperbesar kemungkinan serangan skala besar yang dapat melumpuhkan sistem
pemerintahan dan mengancam keamanan data nasional," kata Pratama.
Sebaliknya, jika terdapat beberapa PDN yang tersebar, maka
serangan terhadap satu lokasi tidak akan langsung melumpuhkan sistem layanan
pemerintahan secara keseluruhan.
Dalam menghadapi tantangan ini, Pratama menyarankan agar
pemerintah mempercepat pembangunan PDN di lokasi lain untuk memastikan bahwa
sistem pengelolaan data nasional tetap berjalan sesuai rencana.
Selain itu, penguatan keamanan infrastruktur yang ada juga
harus menjadi prioritas utama. Penerapan teknologi keamanan canggih seperti
enkripsi tingkat tinggi dan deteksi ancaman berbasis kecerdasan buatan dinilai
dapat membantu mengurangi risiko kebocoran dan serangan siber.
Pemerintah juga perlu menggandeng sektor swasta serta
industri teknologi untuk membangun ekosistem keamanan data yang lebih kuat.
Kolaborasi dengan penyedia layanan cloud dan lembaga
keamanan siber dapat membantu menutup kesenjangan infrastruktur yang masih
terbatas.
Mengingat ancaman siber yang terus berkembang, pendekatan
multi-pihak sangat penting untuk menjaga kedaulatan data nasional dan
memastikan layanan publik tetap berjalan dengan aman dan stabil.
Kompetensi sumber daya manusia
Sementara itu, pengamat keamanan siber Alfons Tanujaya
menyoroti pentingnya memiliki sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam
mengelola PDN guna memastikan keamanannya.
"Hal yang penting kita ketahui adalah kalau memang kita
memutuskan untuk mengelola data sendiri, contohnya pemerintah, memang perlu
dikelola dengan standar yang baik. Jadi jangan sampai terkesan bahwa yang
penting ada data center, yang penting fisiknya ada," kata
Alfons.
Alfons menyoroti perlunya tenaga kerja yang terampil untuk
mendukung pembangunan pusat data. Ia berpendapat bahwa tanpa pengelolaan yang
sesuai dengan standar, keberadaan banyak pusat data tidak akan berfungsi secara
optimal.
Sambil meningkatkan keterampilan sumber daya manusia,
pengelolaan data terpadu, terutama yang tidak bersifat sensitif, dapat
melibatkan pihak swasta dalam negeri. Pendekatan ini dinilai lebih aman dan
efisien dalam pengelolaan data pemerintah.
“Data dapat disimpan di pusat data komersial lokal, seperti
Biznet, CBN, atau layanan cloud yang dikelola di dalam negeri. Dengan begitu,
jika terjadi masalah, tanggung jawab tetap berada pada perusahaan yang
beroperasi di Indonesia,” ujarnya.
Dengan infrastruktur yang andal serta tenaga ahli kompeten,
keamanan PDN dapat lebih terjamin dan peristiwa gangguan seperti yang terjadi
pada tahun lalu tidak akan terulang. PDN yang aman serta andal dapat menjamin
kelangsungan layanan publik yang aman dan stabil bagi masyarakat.
Sumber: Antaranews.com
