Batamramah.com, Yogyakarta - Ekonom Universitas Gadjah Mada
(UGM) Eddy Junarsin menilai kehadiran Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata
Nusantara (BPI Danantara) berpeluang memperkuat tata kelola aset negara dari
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara lebih transparan dan akuntabel.
"Dengan adanya Danantara, 'monitoring' dari 'parent
company' (perusahaan induk) akan lebih transparan dan efektif," ujar Eddy
dalam keterangannya di Yogyakarta, Minggu.
Menurur Eddy, konsep 'holding company' seperti Danantara
dapat memperbaiki mekanisme koordinasi dan pengawasan terhadap berbagai BUMN
yang selama ini dikelola secara terpisah oleh kementerian.
Selama ini, kata dia, penunjukan dewan komisaris dan dewan
direksi dilakukan oleh kementerian dimana dasar penunjukan seringkali tidak
disertai alasan dan evaluasi yang memadai.
"Pengawasan dari pemerintah adalah melalui penunjukan
dewan komisaris dan dewan direksi oleh kementerian sehingga sifatnya itu tidak
terlalu 'binding'," ujar dia.
Dalam merealisasikan Danantara ini, ia menegaskan sebaiknya
harus ada langkah lanjutan dan tidak berhenti sekadar pada pembentukan
"holding company".
Danantara, kata dia, perlu merancang merjer dan akuisisi
berbagai perusahaan pemerintah agar semakin efektif dan efisien, serta
manajemen yang tidak berlapis-lapis sehingga lincah dalam berinovasi.
Dia khawatir layer manajemen yang berlapis-lapis bakal
berisiko membuat kebebasan berkreasi dari tiap-tiap BUMN justru akan menurun.
Menurut dia, yang paling diharapkan dari kemunculan badan
pengelola investasi ini adalah bisa mengantisipasi terjadinya moral hazard
karena melalui bentuk "holding company" yang resmi pengawasan bisa
lebih transparan.
Soal dampak kehadiran Danantara bagi perekonomian nasional,
Eddy menilai memang bakal memainkan peranan pada kestabilan keuangan negara
dalam jangka panjang.
Namun, mengenai kepercayaan investor terhadap stabilitas dan
keperluan investasi, menurut dia, perlu dikaji lebih jauh oleh pemerintah serta
lembaga riset.
"Mungkin dampaknya di jangka pendek hanya berjalan
seperti biasa, tapi jangka panjang kita tidak tahu keefektifannya, karena
persamaan ekonomi itu saling berkaitan dan cukup kompleks," tutur dia.
Presiden Prabowo pertama mengumumkan rencananya meluncurkan
Danantara saat berbicara dalam World Governments Summit pada 14 Februari 2025
dan menyebut Danantara akan diresmikan pada 24 Februari 2025.
Danantara, yang akan menjadi sovereign wealth fund
Indonesia, disebut akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS.
Sementara itu, proyeksi dana awal untuk Danantara mencapai 20 miliar dolar AS.
Dana yang dikelola Danantara, Presiden mengatakan akan
digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi
di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri
hilir, dan produksi pangan.
Sementara itu, Presiden saat menghadiri acara Partai
Gerindra pada 15 Februari 2025 juga meminta mantan-mantan presiden dan pimpinan
organisasi keagamaan untuk ikut mengawasi pengelolaan dana Danantara.
"Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini
harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua, sebelum saya berkenan
ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU,
pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian lain-lain ikut
juga membantu mengawasi," kata Prabowo.
Sumber: Antaranews.com
