Batamramah.com, Ankara - Arab Saudi pada Minggu mengecam keras
pernyataan baru-baru ini dari pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu, yang
mengemukakan komentar terkait pengusiran warga Palestina ke negara kerajaan
itu.
Dalam sebuah pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri Saudi menegaskan kembali
"penolakan tegas" terhadap retorika semacam itu, dan menegaskan bahwa
"Rakyat Palestina memiliki hak atas tanah mereka, dan mereka bukanlah
penyusup atau imigran yang dapat diusir kapan saja oleh pendudukan brutal Israel."
Negeri Kerajaan itu juga menyatakan bahwa "mentalitas pendudukan yang
ekstremis ini tidak memahami apa arti tanah Palestina bagi saudara-saudara
Palestina," dan menegaskan bahwa Israel "tidak menganggap bahwa
rakyat Palestina layak untuk hidup."
"Para pendukung ide-ide ekstremis ini adalah mereka yang mencegah Israel
untuk menerima perdamaian," kata kementerian tersebut, seraya menekankan
bahwa Israel telah "secara sistematis melakukan ketidakadilan terhadap
rakyat Palestina selama lebih dari 75 tahun."
Sembari menegaskan kembali komitmennya terhadap resolusi damai, Arab Saudi
menekankan bahwa "hak Rakyat Palestina akan tetap ditegakkan dengan kokoh
dan tidak seorang pun akan dapat merampasnya dari mereka, tidak peduli berapa
lama waktu yang dibutuhkan."
“Perdamaian abadi tidak akan tercapai kecuali dengan kembali pada logika akal
sehat dan menerima prinsip hidup berdampingan secara damai melalui solusi dua
negara,” tegasnya.
Sebelumnya pada Kamis (6/2), Netanyahu mengusulkan agar Palestina mendirikan
negara mereka di Arab Saudi dan bukan di tanah air mereka sendiri, serta
menepis anggapan apa pun tentang kedaulatan Palestina.
"Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi; mereka memiliki
banyak lahan di sana," katanya.
Sebelumnya, pada 4 Februari, Presiden AS Donald Trump mengatakan Washington
akan "mengambil alih" Gaza dan memukimkan kembali warga Palestina di
tempat lain berdasarkan rencana pembangunan kembali yang luar biasa yang ia
klaim dapat mengubah daerah kantong itu menjadi "Riviera Timur
Tengah."
Usulan itu mendapat kecaman luas dari Palestina, negara-negara Arab, dan banyak
negara lain di seluruh dunia, termasuk Kanada, Prancis, Jerman, dan Inggris.
