Batamramah.com, Batam - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam menggelar Sosialisasi Peran Serta Perempuan dalam Mengawasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang ada di Batam. Acara bertempat di Hotel AP Premier, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Ratusan peserta yang mengikuti berasal dari Perwakilan para Kader KPP, perwakilan mahasiswa dan juga perwakilan Jurnalis Perempuan. Acara ini dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Batam, Antonius Itoloha Gaho.
Dalam kata sambutannya, ia menyampaikan peran perempuan sangat penting dalam menyukseskan dan mengawasi Pilkada di Batam.
"Saya melihat di medsos perempuan ini adalah ras terkuat di bumi, untuk itu peran perempuan sangat kuat dalam berbagai hal, termasuk dalam mengawasi jalannya Pilkada," ucap Antonius, Sabtu (5/10/2024).
Sedangkan untuk topik yaitu kita pilih politik uang karena itu yang menjadi fokus dari Bawaslu Batam. Menolak, dan mencegah politik uang menjadi peran bersama, termasuk kaum perempuan.
"Ini kami butuh peran dan bantuan perempuan dalam mencegah terjadinya politik uang," tegas Antonius.
Kegiatan ini dihadiri kaum perempuan dari berbagai kalangan di antaranya, mahasiswi, jurnalis perempuan dari berbagai media di Batam, penyelenggara pemilu, doses, dan tamu undangan lainnya.
"Kami berharap usai kegiatan ini perempuan yang hadir bisa mengedukasi lingkungan sekitar agar menolak dan mencegah politik uang ini," ujar Antonius.
Narasumber Pertama, Anggota DKPP RI Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan perempuan berperan dalam menghadirkan pemilu yang berintegritas.
Ada dua hal yang menjadi poin dalam peran perempuan, pertama perempuan bisa berperan dalam menangkis dan mencegah politik uang, dan yang kedua soal politisasi Suku, Agama, Ras, Antar golongan (SARA).
"Kehadiran perempuan bisa menjadi perpanjangan tangan bagi Bawaslu dalam mengawasi jalannya pelaksanaan Pilkada," ujar Ratna.
Politik uang atau money politic menjadi salah satu godaan yang bisa merusak jalannya pesta demokrasi. Untuk itu, perempuan memiliki tenaga dan pengaruh dalam mengendalikan keluarga dan orang sekitar dari politik uang.
"Jangan biarkan uang mempengaruhi integritas sebagai pemilih. Saya yakin perempuan memiliki pengaruh yang luar biasa dalam meyelamatkan dan mengawasi jalannya Pilkada," terang Ratna.
Kedua soal politisasi SARA uang cukup sering terjadi. Isi SARA menjadi salah satu hal yang sering diperbincangkan di ruang publik. Peran perempuan dalam mengedukasi anggota keluarga, dan orang di sekitarnya agar bisa menghindari isu SARA dalam pelaksanaan Pilkada.
"Perempuan punya power, perempuan punya basis untuk edukasi politik. Perempuan dengan pengaruhnya akan membuat jalannya Pilkada lebih baik, dan siap menjadi perpanjangan tangan Bawaslu dalam mengawal Pilkada," ucap Ratna.
Ia menegaskan perempuan harus cerdas. Sehingga bisa menjadi motor kebaikan dalam mengawasi Pilkada.
"Jangan sampai uang yang tidak seberapa mencederai jalannya pesta demokrasi," kata Ratna.
Sementara itu untuk Narasumber Kedua, Anggota Bawaslu Provinsi Kepri, Rosnawati mengatakan keterlibatan perempuan mampu mengawal Pilkada.
"Bagaimna kehadiran perempuan mampu menghidupi keperempuan. Kita berharap, ada perempuan yang menduduki jabatan pemerintahan, bisa konsen memperhatikan kebutuhan kita. Sehingga kita harus saling mendukung," ujar Risnawati.
Menurutnya perempuan harus berani mengatakan tidak pada uang. Regulasi pemilu sama pilkada sangat beda. Dimana pemberi dan penerima itu sama sama mendapatkan sanksi.
"Dendanya itu Rp 1 miliar. Itu diberikan bagi pelaku money politik. Setiap perempuan dapat ambil bagian untuk mengawasi setiap tahapan pemilu dan melaporkan kepada Pengawas pemilusesuai tingkatan jika menemukan dugaan pelanggaran yang berpotensi menciderai integritas proses dan hasil pemilu," jelas Rosnawati.
"Perempuan sebagai teladan. Dengan banyaknya perempuan-perempuan yang berkiprah di ruang publik, ini bisa juga berperan di dunia politik," tutur Rosnawati.
 2024){kind=link}