Batamramah.com, Batam – Bank Indonesia terus perkuat sistem pembayaran di Kepri yang lancar, aman, efisien dan andal dengan memastikan KUPVA BB (Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank) dan LR (Layanan Remitansi) berjalan sesuai dengan ketentuan dan turut berkontribusi dalam perekonomian.
Hal tersebut sejalan dengan telah diterimanya Indonesia sebagai Full Member Financial Action Task Force (FATF) tanggal 27 Oktober 2023 yang berdampak pada meningkatnya confidence dan trust Indonesia di sisi bisnis dan iklim investasi.
“Bank Indonesia Kepri berkomitmen untuk berkontribusi nyata mempertahankan status full member FATF yang dilakukan dengan memastikan kepatuhan penyelenggara melalui peningkatan pengawasan yang intensif dan sinergi dengan instansi terkait di antaranya Pemerintah Provinsi, Polda Kepri, PPATK, dan Bea Cukai,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepri, Suryono, di talkshow Pertemuan Tahunan KUPVA BB & PJP LR Provinsi Kepulauan Riau 2023 yang digelar di Marriott Hotel, Harbour Bay, Batam, Kamis (9/11/2023). Talkshow tersebut mengambil tema “Secured (Safeguarding Democracy from Money Laundering and Terrorist Financing Hazard) through Regional Supervision”.
Di samping itu lanjut Suryono, dilakukan pula peningkatan kompetensi dan awareness penyelenggara agar dapat memitigasi potensi risiko terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dan money politics menjelang tahun demokrasi yang dapat berpengaruh tidak hanya terhadap kegiatan usaha namun juga perekonomian dalam arti luas.
Kondisi geografis Kepri yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga menjadikan Kepri memiliki jumlah KUPVA BB dan LR terbesar ke-2 di Indonesia, yaitu sejumlah 115 KUPVA BB dan 60 LR. Keberadaan KUPVA BB dan LR yang besar ini diharapkan dapat mendorong perekonomian Provinsi Kepri.
Di sisi lain, kondisi dimaksud berpotensi mengakibatkan tingginya risiko yang dapat terjadi dan dihadapi oleh KUPVA BB & Layanan Remitansi sesuai dengan hasil Sectoral Risk Assessment tahun 2021 bahwa tingkat risiko TPPU pada KUPVA BB dan TPPT pada LR adalah tinggi.
Sebagai salah satu langkah mitigasi risiko serta memperkuat kapasitas dan kompetensi penyelenggara, BI Kepri menyelenggarakan Pertemuan Tahunan KUPVA BB & PJP LR Provinsi Kepulauan Riau 2023 dengan tema “Secured (Safeguarding Democracy from Money Laundering and Terrorist Financing Hazard) through Regional Supervision” yang diselenggarakan di Batam pada tanggal 9 November 2023.
“Tema tersebut dipilih dengan harapan bahwa KUPVA BB dan LR di Kepri yang aman dari pencucian uang, turut mendukung kelancaran pesta demokrasi yang dapat dicapai melalui penguatan pengawasan Sistem Pembayaran di daerah atau Kepri. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan flagship BI Kepri sebagai wujud komitmen Bank Indonesia dalam menciptakan industri KUPVA BB dan PJP LR yang tertib, bersih, dan aman dari TPPU dan TPPT,” ungkapnya.
Kegiatan Pertemuan Tahunan KUPVA BB & PJP LR Provinsi Kepulauan Riau 2023 menghadirkan keynote speech Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono dan dibuka oleh Kapolda Kepri, Irjen Pol.Drs.Tabana Bangun, M.Si dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Hj. Marlin Agustina yang diwakili oleh Kepala Bapenda Provinsi Kepulauan Riau, Diky Wijaya, S.E., M.Si.
Sebagai bentuk komitmen dan sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait, BI Kepri menghadirkan Kepala Departemen Surveilans Sistem Keuangan – Kantor Pusat Bank Indonesia dan Pimpinan PPATK serta Polda Kepri untuk menyampaikan materi terkait Tipologi atau bentuk-bentuk TPPU dan TPPT serta strategi mitigasinya.
Pada kegiatan dimaksud, juga diberikan apresiasi kepada 2 KUPVA BB dan 2 PJP LR yang dinilai memiliki governance yang baik dan patuh terhadap ketentuan Bank Indonesia. Melalui apresiasi diharapkan dapat memotivasi penyelenggara untuk menyempurnakan operasional penyelenggaraan kegiatan usaha dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan APU PPT (Anti Pencucian Uang dan Pidana Pendanaan Terorisme).
