Batamramah.com, Batamkota - Sekretaris Daerah Kota Batam H Jefridin, membuka kegiatan Penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS) Pemilu 2024 di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batam, KBC, Batamkota, Rabu (25/10/2023).
Sebelumnya, digelar apel penertiban APS yang diikuti oleh personel dari perwakilan Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Polresta Barelang, Kodim 0316, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Dalam arahannya Jefridin menyampaikan bahwa kegiatan penertiban APS ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menghadapi Pemilu 2024.
Yang paling penting adalah, sebelum kegiatan ini dilaksanakan Partai Politik (Parpol) dan calon legislatif, Bawaslu sudah menyurati dan menyosialisasikan.
"Untuk itu saya berharap kepada kawan-kawan semua agar dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Jika nanti ada yang bertanya kiranya dapat dijelaskan dengan baik," pesannya, sembari berharap, penertiban APS ini benar-benar berjalan kondusif.
Dipaparkannya bahwa ini merupakan kegiatan Bawaslu yang didukung oleh Pemko Batam, Polres, Kodim 0316 dan Satpol PP.
"Pada saat melaksanakan penertiban lakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Seperti Bapenda tau dimana alat peraga itu seharusnya dipasang. Dan Perkimtan yang mengetahui alat peraga yang merusak estetika," paparnya.
Ditekankannya bahwa pelaksanaan kelancaran Pemilihan Umum bukan hanya tanggung jawab Bawaslu dan KPU, tapi tanggung jawab kita bersama.
Plh. Bawaslu Kota Batam Zainal menjelaskan, terkait rangkaian penertiban APS, Bawaslu telah menyurati Parpol di Kota Batam pada Januari 2023 dan 30 April 2023.
Bawaslu juga sudah mengirimkan surat imbauan ketiga pada tanggal 11 Agustus 2023 terkait pemasangan APS.
"Atas dukungan dari Pemko Batam dalam hal ini Bapak Sekda, kami mengucapkan terima kasih. Atas respon dan rapat koordinasi yang dipimpin Pak Sekda sehingga kegiatan penertiban APS pada hari ini terlaksana," jelasnya.
Hal ini, lanjutnya, sebagai bentuk kesolidan antar stakeholder, selain itu menegaskan bahwa suksesnya pemilu bukan hanya tanggung jawab Pemko Batam atau Bawaslu saja, tapi tanggungjawab semua. (ski)
