Batamramah.com, Batam - Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan 2 kota di Provinsi Kepulauan Riau mengalami inflasi sebesar 0,16 persen (mtm). Secara tahun kalender inflasi gabungan 2 kota di Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 1,21 persen (ytd) dan tercatat sebagai inflasi tahun kalender terendah se-Sumatera sekaligus peringkat ketiga terendah se-Indonesia.
Secara spasial, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,12 persen (mtm) dan 0,42 persen (mtm). Dengan demikian, secara tahunan mencatatkan inflasi sebesar 2,28 persen (yoy) atau masih terkendali berada dalam kisaran target inflasi nasional 3,0±1 Persen.
" Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi gabungan 2 kota di Provinsi Kepulauan Riau terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas utama penyumbang inflasi tersebut yakni beras, wortel, dan tomat sejalan dengan turunnya pasokan dari sentra produsen," ujar Wakil Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepri, Adidoyo Prakoso.
Lanjut Adidoyo, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga seperti biaya sewa rumah, serta kelompok pendidikan terutama biaya perguruan tinggi turut menjadi komponen penyumbang inflasi.
" Dilain sisi, inflasi tertahan oleh penurunan harga angkutan udara akibat normalisasi permintaan pasca momen liburan. Selain itu, inflasi juga tertahan oleh penurunan harga telur ayam ras, sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, kacang panjang, ketimun, sawi hijau, dan brokoli, sejalan dengan melimpahnya pasokan dari sentra produsen," jelas Adidoyo.
Inflasi yang terkendali tersebut merupakan hasil dari konsistensi, inovasi, dan sinergi dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun kabupaten dan kota se-Kepulauan Riau dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Adidoyo menjelaskan, pada bulan September 2023, TPID terus melaksanakan koordinasi melalui High Level Meeting (HLM) TPID dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk memastikan kelancaran distribusi barang, kecukupan ketersediaan pasokan, dan kewajaran harga pangan.
Selain itu, telah dilaksanakan penandatanganan 17 MoU Kerja sama Antar Daerah (KAD) dengan Sumatera Barat, Jambi, dan Lampung.
Lebih lanjut, kata Adidoyo, guna mendukung ketahanan pangan telah dilaksanakan operasi pasar melalui Gerakan Pangan Murah dan program peningkatan pemanfaatan alsintan dan sarana prasarana produksi pengolahan pakan unggas untuk menjamin ketersediaan pasokan daging ayam.
Ke depan, TPID akan terus mengawal inflasi dengan memperkuat GNPIP. Penguatan GNPIP akan dilakukan melalui pelaksanaan HLM TPID, optimalisasi KAD, serta monitoring harga dan pasokan. Untuk mengamankan ketersediaan pasokan, TPID berupaya meningkatkan produksi pangan lokal, mendorong dan mengoptimalkan program tanam pekarangan, meningkatkan produksi ikan budidaya air tawar dan air laut, serta pemenuhan pakan ternak dengan harga lebih terjangkau.
"Untuk menjamin kelancaran distribusi, TPID akan terus berkoordinasi untuk memperlancar distribusi pasokan agar stok pangan tersedia dalam jumlah yang cukup. Dari sisi teknologi, penguatan digitalisasi data informasi pangan akan terus dioptimalkan melalui koordinasi perancangan dashboard pemantauan data inflasi terintegrasi," tutur Adidoyo.
